Citra Kayu, Kayu merbau tengah menjadi primadona dalam industri material bangunan dan furnitur di Indonesia. Dengan tampilan yang mewah, warna cokelat kemerahan yang elegan, serta ketahanannya terhadap cuaca dan rayap, kayu merbau banyak diburu oleh pasar lokal maupun global. Namun di balik popularitasnya, muncul pertanyaan penting: bagaimana regulasi yang mengatur perdagangan kayu merbau, dan apa dampaknya terhadap hutan, ekonomi, dan masyarakat?
Merbau: Komoditas Bernilai Tinggi
Kayu merbau berasal dari pohon Intsia bijuga dan Intsia palembanica, yang banyak tumbuh di wilayah Papua, Maluku, dan sebagian Kalimantan. Karena kualitasnya yang unggul, merbau sangat diminati untuk lantai, decking, kusen, hingga produk furnitur premium. Tak heran, komoditas ini menyumbang devisa ekspor cukup besar setiap tahunnya.
Data dari [Kementerian Perdagangan] menunjukkan bahwa volume ekspor kayu merbau meningkat sekitar 25% dari tahun 2022 ke 2023, dengan tujuan utama ke Tiongkok, Australia, dan Eropa.
Namun, peningkatan permintaan ini menimbulkan kekhawatiran akan eksploitasi berlebihan, terutama karena sebagian besar merbau masih diperoleh dari hutan alam.
Regulasi yang Berlaku di Indonesia
Untuk menjaga kelestarian hutan dan mencegah penebangan liar, pemerintah Indonesia menerapkan berbagai regulasi. Beberapa aturan utama terkait kayu merbau antara lain:
- Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK)
SVLK adalah sistem yang dirancang untuk memastikan bahwa kayu yang diproduksi dan diperdagangkan di Indonesia berasal dari sumber legal. Setiap perusahaan yang mengekspor produk kayu wajib memiliki sertifikat SVLK. Tujuannya adalah meningkatkan transparansi dan mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan.
- Larangan Ekspor Kayu Bulat
Pemerintah juga melarang ekspor kayu bulat (log), termasuk kayu merbau, untuk mencegah eksploitasi langsung dari hutan. Hanya produk olahan seperti papan, lantai, dan furnitur yang diizinkan untuk diekspor.
- Perlindungan Jenis Tumbuhan
Kayu merbau termasuk dalam kategori tumbuhan yang diawasi melalui CITES (Convention on International Trade in Endangered Species). Meskipun belum sepenuhnya dilindungi, beberapa varian lokalnya masuk dalam daftar spesies yang perdagangannya dibatasi.
Tantangan dalam Implementasi Regulasi
Meski regulasi sudah dirancang dengan baik, implementasinya di lapangan masih menemui berbagai kendala. Di wilayah terpencil seperti Papua, pengawasan terhadap penebangan liar sering kali lemah akibat keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia.
Selain itu, masih ditemukan praktik manipulasi dokumen, kayu yang berasal dari penebangan ilegal namun diproses melalui jalur legal, atau perusahaan yang menggunakan “jalur tikus” untuk mengekspor produk tanpa melalui pemeriksaan ketat.
Laporan dari sejumlah LSM lingkungan seperti Greenpeace dan WALHI menyebut bahwa sebagian besar kayu merbau yang beredar di pasaran masih rentan berasal dari sumber ilegal.
Dampak Sosial dan Ekologis
- Kerusakan Hutan
Penebangan merbau yang tidak terkendali berpotensi menyebabkan kerusakan hutan tropis di Papua dan Maluku, yang merupakan salah satu ekosistem dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Hutan yang rusak tidak hanya kehilangan nilai ekologis, tetapi juga memicu banjir, longsor, dan perubahan iklim mikro.
- Dampak terhadap Masyarakat Adat
Masyarakat adat yang tinggal di sekitar hutan seringkali menjadi korban eksploitasi industri kayu. Mereka kehilangan akses terhadap hutan yang menjadi sumber pangan dan budaya, sementara manfaat ekonomi dari penebangan kayu tidak mereka rasakan secara langsung.
- Persaingan Pasar Tidak Sehat
Produk kayu ilegal yang dijual dengan harga murah dapat merugikan pelaku usaha yang berkomitmen menjalankan bisnis secara legal dan berkelanjutan. Hal ini juga mempersulit upaya peningkatan kualitas industri kayu nasional.
Jalan Menuju Pengelolaan yang Berkelanjutan
Untuk menjawab tantangan ini, perlu ada sinergi antara pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat sipil. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:
- Penguatan pengawasan lapangan melalui pemanfaatan teknologi satelit dan drone.
- Transparansi rantai pasok, seperti penggunaan sistem pelacakan digital terhadap asal-usul kayu.
- Edukasi kepada konsumen, agar lebih memilih produk bersertifikat dan ramah lingkungan.
- Pemberdayaan masyarakat lokal, agar mereka terlibat dalam pengelolaan hutan secara legal dan berkelanjutan.
Kesimpulan
Kayu merbau adalah aset berharga Indonesia, baik dari sisi ekonomi maupun keindahan alamnya. Namun, tanpa regulasi yang ditegakkan secara efektif dan dukungan dari seluruh pihak, kejayaan kayu merbau bisa berbalik menjadi bencana ekologis.
Regulasi seperti SVLK dan larangan ekspor kayu bulat telah menjadi langkah awal yang baik, tetapi masih membutuhkan penguatan. Konsumen pun memiliki peran penting: dengan memilih produk legal dan berkelanjutan, kita turut menjaga hutan Indonesia tetap lestari untuk generasi mendatang.
